 |
| Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, S.H., M.H., dan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak (insert). (Foto: dok/ist) |
SMSNEWS.id | Medan – Kontroversi terkait aksi Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak yang memimpin doa saat berlangsungnya aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Medan terus menjadi perbincangan publik.
Setelah sebelumnya Dewan Pimpinan Daerah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (DPD MABMI) Kota Medan meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi posisi Kapolrestabes Medan, kini respons berbeda datang dari organisasi masyarakat Horas Bangso Batak (HBB).
Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, S.H., M.H. menilai desakan tersebut tidak proporsional dan tidak melihat secara utuh kondisi yang terjadi di lapangan saat aksi berlangsung.
Menurutnya, saat demonstrasi berlangsung situasi sudah berada pada titik yang cukup panas karena tidak adanya titik temu antara massa aksi dengan Pemerintah Kota Medan.
“Pendemo pada prinsipnya meminta agar surat edaran wali kota segera dicabut, sementara wali kota terkesan mempertahankan kebijakan itu. Situasinya saat itu sudah sangat panas,” kata Lamsiang, Sabtu (7/3/26).
Dalam kondisi yang dinilai rawan memicu konflik tersebut, Kapolrestabes Medan mengambil langkah memimpin doa bersama untuk meredam ketegangan.
Bagi Lamsiang yang merupakan salah satu Pengacara ternama di Kota Medan itu, langkah tersebut bukanlah bentuk keberpihakan, melainkan strategi untuk menenangkan massa dan menghindari potensi tindakan anarkis.
“Dengan adanya doa itu, suasana yang tadinya panas menjadi lebih sejuk. Orang yang tadinya marah jadi tenang. Bahkan orang juga jadi malu kalau sampai berbuat anarkis,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan seperti itu merupakan bentuk langkah humanis yang sering dilakukan aparat keamanan dalam mengelola situasi demonstrasi agar tetap kondusif.
Menurutnya, penggunaan simbol-simbol religius atau pendekatan kultural dalam situasi konflik sosial bukanlah hal baru.
Lamsiang bahkan mencontohkan bagaimana aparat kepolisian di Mabes Polri pernah menyambut massa demonstran dengan mengenakan atribut religius seperti kopiah, sorban, bahkan hijab sebagai upaya meredam ketegangan.
“Pendekatan seperti itu kan tujuannya untuk menyejukkan suasana. Jadi menurut saya tidak tepat kalau justru dipersoalkan,” katanya.
Karena itu, ia menilai permintaan agar Kapolri mencopot atau mengevaluasi Kapolrestabes Medan tidak berdasar.
Sebaliknya, tindakan tersebut harus dilihat sebagai bagian dari upaya aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah situasi yang berpotensi memanas.
“Saya pikir tindakan Kapolrestabes Medan itu sudah tepat dalam rangka menenangkan situasi,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan di media, DPD MABMI Kota Medan menilai tindakan Kapolrestabes yang memimpin doa saat berlangsungnya aksi demonstrasi dapat memunculkan berbagai tafsir di tengah masyarakat.
MABMI khawatir jika tidak disikapi dengan bijak, polemik tersebut berpotensi berkembang menjadi isu sensitif yang memicu gesekan sosial di tengah masyarakat Kota Medan.
Karena itu, organisasi tersebut meminta Kapolri mengambil langkah evaluasi sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi konflik sosial.
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, polemik mengenai tindakan Kapolrestabes Medan masih menjadi perdebatan publik mengenai batas peran aparat dalam meredam konflik sekaligus menjaga netralitas institusi kepolisian. (Red/*)
Editor: John