 |
| Teo Hanpalam, salah seorang akademisi dari NTT. (Foto : dok/ist) |
SMSNEWS.id | NTT - Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai angka yang sangat memprihatinkan.
Berdasarkan data resmi dari Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) NTT per 8 Juli 2025 lalu, total 145.268 anak yang tercatat sebagai ATS di seluruh kabupaten dan kota di NTT.
Dari jumlah tersebut, hanya 8.375 anak yang telah terverifikasi, sementara 136.893 anak lainnya masih belum terverifikasi sebagaimana diberitakan Pos Kupang.
Teo Hanpalam, salah seorang akademisi dari NTT mendesak Gubernur Melkiades Laka Lena dan Bupati se NTT untuk segera intervensi dan prioritaskan pendidikan anak-anak NTT.
"Saya tidak kaget, ketika membaca laporan BPMP terkait tingginya angka anak tidak sekolah di NTT, karena memang itu mejadi masalah laten kita di NTT sejak dulu," kata Teo kepada media ini, Selasa (15/7/25).
Lanjut Teo, masalah pendidikan termasuk masalah anak tidak sekolah ini mestinya menjadi perhatian serius.
"Urus masalah pendidikan ini mestinya menjadi program prioritas Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten. Karena ini kan masalah yang sejak lama membelenggu masyarakat NTT," tambahnya.
Menurut Teo, penyebabnya adalah kompleks, misalkan soal keterbatasan ekonomi, "Infrastruktur yang tidak memadai dan rendahnya dukungan pemerintah soal pendanaan," terangnya.
Lanjut Teo, persepsi masyarakat juga menjadi salah satu faktor banyaknya anak tidak mau sekolah.
"Kita juga ada masalah soal persepsi yang berkembang di tengah masyarakat disebabkan tingginya angka pengangguran terdidik di NTT, dan susahnya lapangan pekerjaan sehingga banyak juga sarjana yang menganggur. Kondisi ini memunculkan persepsi ditengah masyarakat percuma sekolah sampai sarjana tapi toh pada akhirnya jadi pengangguran juga. Persepsi ini juga didukung oleh fakta di lapangan," jelasnya.
Solusinya, kata Teo, pemerintah harus banyak membuka lapangan pekerjaan agar para sarjana ini bisa bekerja, dengan sendirinya persepsi itu bisa hilang.
"Kalau mau masyarakat bisa punya keterampilan dan membuka lapangan kerja sendiri, perbanyak buka sekolah vokasi dan beri beasiswa," tambahnya lagi.
Data BPS per Februari 2025, misalnya angka pengangguran di NTT sebesar 3,23 persen. Menurut Teo, ini tergolong tinggi.
"Jadi kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan persepsi ini. Pak Gubernur dan Bupati di NTT harus segera tuntaskan persoalan pendidikan ini dengan menyelesaikan akar masalahnya," tutup Teo yang juga merupakan mahasiswa Doktor Universitas Diponegoro, Semarang itu. (*)
Editor : Red