 |
| Teo Hanpalam Aktivis dari Forum Hak Asasi Manusia (FAHAM). (Foto : dok/ist) |
SMSNEWS.id | Manggarai - Oknum Polisi di Kepolisian Resort (Polres) Manggarai, I Ketut Subawa, diduga terlibat dalam praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dugaan tersebut mencuat setelah adanya laporan warga yang menyebutkan modus operandi pelaku dengan membuka pangkalan minyak tanah fiktif di Nekang, Nekang, Kelurahan Watu, Kabupaten Manggarai.
Teo Hanpalam Aktivis dari Forum Hak Asasi Manusia (FAHAM) menyesali tindakan oknum perwira Polisi tersebut. Menurut Teo, tindakan penimbunan BBM oleh oknum Polisi tersebut telah meresahkan masyarakat.
"Ini ada oknum Polisi diduga timbun BBM itu tindakan yang yang sangat tidak terpuji. Karena tugas Polisi seharusnya menjaga rantai pasok BBM agar masyarakat Manggarai tidak kesulitan BBM, bukan malah menjadi pemain," ujar Teo.
"Selama ini, saya sering sekali antri di pertamina Mena maupun di pertamina Mbau Muku, kadang kala pertalite itu sering kosong. Rupanya ada yang timbun," kata Teo kepada media ini, Selasa (15/7/25).
Teo menuturkan, bagaimana ekonomi bertumbuh kalau untuk dapat BBM saja susah, tukang ojek dan sopir serta masyarakat sering kali berjam-jam antri BBM.
"Saya sering dengar alasan dari petugas karena BBM habis dan belum masuk dari Reo, tapi ternyata ada oknum aparat yang timbun. Dampak dari kelangkaan BBM ini bisa membuat mobilisasi barang dan manusia terhambat itu juga berdampak pada lambatnya kegiatan ekonomi," pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Teo meminta Polres Manggarai untuk mengusut tuntas kasus ini.
"Saya minta Bapak Kapolres Manggarai untuk usut tuntas kasus ini, Polisi kan mitra Pemerintah untuk mendukung pembangunan daerah termasuk menjaga rantai pasok BMM agar ekonomi daerah dapat tumbuh, jadi apa yang dilakukan oleh oknum Polisi ini harus diusut tuntas dan transparan. Rakyat sedang susah," tegasnya.
Menurut Teo, aparat tidak boleh mencari untung dengan mengorbankan kehidupan ekonomi masyarakat dan pedagang kecil, "Mereka butuh stok BBM yang stabil agar ekonomi juga tidak terhambat dan hak serta kehidupan ekonomi masyarakat untuk bertahan hidup bisa terpenuhi," tutupnya. (*)
Editor : Red