 |
| Jelang HBKN 2026, Satgas Pangan Soroti Distribusi Beras dan Pasokan Minyakita di Paluta. (Foto: dok/ist) |
SMSNEWS.id | Paluta - Pemerintah memperketat pengawasan harga dan stok bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026. Kali ini, Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan turun langsung ke Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Kamis (26/2/26).
Rangkaian kegiatan dimulai dengan rapat koordinasi lintas instansi di Kantor Bupati. Hadir dalam pertemuan tersebut unsur pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta perwakilan Perum BULOG dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sinergi ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan potensi kelangkaan bahan pokok menjelang momentum hari besar keagamaan.
Hasil pengawasan menunjukkan harga beras medium masih berada di atas HET, yakni sekitar Rp14.200/kg. Permasalahan utama terletak pada rantai distribusi yang panjang. Gabah dari petani lokal harus dibawa ke luar daerah untuk digiling karena Paluta belum memiliki fasilitas penggilingan dengan kapasitas memadai. Setelah diproses, beras tersebut kembali dijual di pasar lokal dengan tambahan biaya distribusi.
Selain beras, harga bawang putih juga tercatat masih melampaui harga acuan. Namun untuk Minyakita, harga relatif stabil di angka Rp15.500–Rp15.700 per liter pada pengecer resmi yang terdaftar di aplikasi Simirah.
Kendati harga Minyakita terkendali, persoalan distribusi menjadi catatan penting. Dari inspeksi di sejumlah toko grosir, ditemukan pasokan belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu toko hanya menerima 100 kardus setiap dua minggu, sementara permintaan bisa menghabiskan jumlah tersebut dalam hitungan tiga hari.
Di sisi lain, stok daging sapi dan ayam di Pasar Gunungtua dinyatakan aman. Harga daging sapi berkisar Rp120.000–Rp130.000/kg, daging ayam Rp38.000/kg, telur Rp28.000/kg, serta cabai dan bawang relatif stabil meski sebagian besar pasokan hortikultura berasal dari luar daerah, seperti Siborongborong.
Menanggapi temuan tersebut, Satgas memastikan pengawasan akan terus diperketat hingga HBKN 2026 selesai. Pemerintah daerah juga mendorong percepatan pembentukan Rumah Pangan Kita (RPK) sebagai mitra distribusi resmi Perum BULOG di Kabupaten Padang Lawas Utara, guna memperkuat stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah masyarakat. (Gomal)
Editor: Red