 |
| Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, S.E., M.M. (Foto: dok/Tribun Batam/ist) |
SMSNEWS.id | Tanjungpinang – Rencana pemerintah pusat menetapkan Pulau Poto di Kabupaten Bintan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) memicu kritik keras dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, S.E., M.M., menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena pengalaman proyek besar sebelumnya belum memberikan dampak nyata bagi daerah.
Menurut Wahyu, pemerintah tidak boleh gegabah menetapkan proyek berskala nasional tanpa memastikan manfaat konkret bagi masyarakat setempat.
“Pulau Poto itu berada di Kabupaten Bintan. Kita harus jelas dulu apa urgensinya menjadikan kawasan itu sebagai PSN,” ujar Wahyu kepada media ini, Selasa (17/3/26).
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut menilai, selama ini sejumlah proyek strategis yang dibangun di Kepulauan Riau justru belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.
Ia menyoroti kondisi di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang yang hingga kini dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik bagi Provinsi Kepri maupun Kabupaten Bintan.
Padahal, menurutnya, proyek-proyek besar semestinya mampu memberikan multiplier effect bagi ekonomi daerah, termasuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
Namun realitas di lapangan justru berbeda. Wahyu mengungkapkan bahwa mayoritas tenaga kerja di kawasan industri tersebut didominasi oleh pekerja asing.
“Sekitar 70 persen tenaga kerja di Galang Batang adalah WNA. Ini fakta yang sangat memprihatinkan,” katanya.
Kondisi itu dinilai bertolak belakang dengan situasi di Bintan yang masih menghadapi persoalan pengangguran cukup tinggi.
“Ketika masyarakat lokal masih sulit mendapatkan pekerjaan, justru tenaga kerja asing yang mendominasi sektor industri. Ini tentu menjadi pertanyaan besar,” ujarnya.
Wahyu menilai jika pola pembangunan seperti ini terus berulang, maka status PSN hanya akan menjadi simbol proyek besar tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di daerah.
Ia bahkan mengingatkan agar rencana PSN Pulau Poto tidak dijadikan alat untuk kepentingan bisnis kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai PSN hanya menjadi label proyek nasional, tetapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat Kepri, terutama warga Bintan,” tegasnya.
Karena itu, Wahyu mendesak pemerintah pusat untuk lebih selektif dalam menetapkan proyek strategis nasional di daerah. Menurutnya, prioritas pembangunan seharusnya diarahkan pada program yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah proyek yang benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan sekadar proyek besar yang hanya terlihat megah di atas kertas,” pungkasnya. (*/Red)
Editor: John