 |
| Anggota DPRD Kepri Ingatkan Pemerintah: Rakyat Bukan Objek Pungutan PAD. (Foto: dok/ss/ist) |
SMSNEWS.id | Batam – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Fraksi PKS, Wahyu Wahyudin, S.E., M.M., melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai berpotensi membebani masyarakat.
Dalam pernyataan dalam bentuk rekaman video yang dikirimkan kepada redaksi media ini, Senin (16/3/26), Wahyu menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh dijadikan objek pungutan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.
Menurutnya, Kepri adalah daerah yang dianugerahi potensi ekonomi luar biasa, mulai dari posisi geografis yang strategis hingga kekayaan sumber daya laut yang melimpah.
Namun, ia menilai potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pertanyaan yang selalu muncul adalah, apakah kekayaan daerah ini sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat?” ujar Wahyu dalam pernyataannya.
Sebagai legislator yang telah dua periode duduk di DPRD Kepri, Wahyu menilai arah kebijakan pembangunan daerah harus lebih berani memaksimalkan potensi ekonomi strategis yang dimiliki Kepri.
Ia menyebut sejumlah sektor yang dapat menjadi sumber PAD besar jika dikelola dengan baik, di antaranya pelabuhan, perdagangan, transportasi laut, serta sumber daya kelautan.
Menurut Wahyu, potensi tersebut justru dapat menghasilkan PAD yang kuat tanpa harus menambah beban masyarakat melalui berbagai pungutan.
“PAD harus lahir dari pengelolaan potensi daerah yang jujur, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa tujuan utama dari setiap kebijakan pemerintah daerah seharusnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mengejar angka pendapatan daerah.
Karena itu, ia menilai pemerintah harus berani mengubah paradigma pembangunan dengan menempatkan rakyat sebagai pemilik sah negeri ini.
“Rakyat bukan objek yang terus dibebani, tetapi pemilik negeri yang harus dimakmurkan,” tegasnya.
Wahyu menambahkan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD harus tercermin langsung pada kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah harus berdampak pada layanan publik yang lebih baik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ketersediaan lapangan pekerjaan.
“Ketika PAD meningkat, maka manfaatnya harus kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Wahyu juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kepulauan Riau agar dikelola dengan kejujuran dan amanah.
Ia berharap pengelolaan daerah yang baik dapat menjadikan Kepri sebagai daerah yang tidak hanya kaya potensi, tetapi juga benar-benar menyejahterakan rakyatnya.
“Daerah yang kuat adalah daerah yang rakyatnya hidup sejahtera,” tutupnya. (John)
Editor: Red