 |
| Buku Manajemen APBD karya Yonge Sihombing. (Foto : dok/ist) |
Oleh: Yonge Sihombing, S.E., M.B.A.
SMSNEWS.id | Jakarta - Buku "Manajemen APBD", Edisi Kedua ini ditulis seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan efisiensi anggaran, dalam ilmu ekonomi sering disebut kebijakan uang ketat _(tight money policy)._
Salah satu tujuan utama kebijakan uang ketat adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, biasanya dilakukan untuk mengatasi inflasi (dikutip dari Kamus Ekonomi, Yonge, 2019).
Selain untuk mengendalikan inflasi, _tight money policy_ juga bertujuan untuk memastikan anggaran tepat sasaran, tepat guna, tepat mutu _(quality budget)._
Manajemen APBD Edisi Kedua
Buku "Manajemen APBD" Edisi Kedua ini terdiri dari 6 Bagian, 16 Bab, dan 170 Halaman. Di bagian Pertama buku ini, diuraikan tentang pentingnya pengenalan, dimulai dari pengenalan definsi, konsep, tujuan, manfaat, sejarah, dan perkembangan APBD di Indonesia.
Pada bagian kedua buku ini diuraikan tentang bagaimana proses penyusunan APBD, dimulai dari perencanaan, Pengajuan, dan Pembahasan APBD.
Kemudian di bagian ketiga buku ini diuraikan tentang struktur APBD, mulai dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Selanjutnya, di bagian keempat buku ini diuraikan tentang pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi APBD.
Di bagian kelima buku ini diuraikan tentang tantangan dan isu APBD. Pada bagian akhir buku ini (bagian keenam) diuraikan tentang bagaimana cara supaya APBD memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan apa manfaat serta dampaknya?
Siapakah Pembacanya?
Siapakah sasaran pembaca buku Manajemen APBD ini? Sasarannya adalah seluruh pihak _(stakeholders)_ yang terkait dengan APBD. Berikut pihak-pihak yang terkait dengan APBD.
Pertama, unsur pemerintah _(government)_ mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa dan kelurahan. Dimulai dari lembaga-lembaga tinggi negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), MPR, DPR, DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan jajarannya (Organisasi Perangkat Daerah/OPD), hingga Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa. Kemudian DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Kedua, unsur pelaku usaha _(business)._ Utamanya pelaku usaha yang terkait langsung dengan APBD, seperti BUMN, BUMD, BUMS, BUMDes, Koperasi Desa (Kopdes), dan UKM. Selanjutnya unsur dunia pendidikan, akademisi _(academy),_ mulai dari Perguruan Tinggi, dosen, peneliti, mahasiswa, guru dan pelajar SMA/SMK Sederajat.
Kemudian unsur organisasi partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi perkumpulan usaha, marga, budaya, dan lainnya _(social and business community)._
Bagaimana Cara Mendapatkan Buku Ini?
Untuk mendapatkan buku ini sangat mudah, dimulai dari pengiriman data pemesan, seperti nama, alamat, nomor HP/WhatsApp, dan jumlah buku yang dipesan. Selanjutnya data pemesan buku dikirim ke nomor HP/WhatsApp penulis Yonge Sihombing 0812-6688-5927 atau 0812-6511-0826. Harga buku hanya Rp.275.000,- _(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)._
Buku segera dikirim ke alamat pemesan setelah pemesan melakukan pembayaran melalui nomor rekening penulis Yonge Sihombing BRI Nomor 708-2010-1508-2531. Bukti transfer dikirim ke nomor HP/WhatsApp penulis.
Penutup
Demikian artikel ini ditulis, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Salam Indonesia Maju, Horas, Horas, Horas. YONGE SIHOMBING, S.E., M.B.A. Penulis Buku MANAJEMEN APBD SOLUSI EFISIENSI ANGGARAN. (*)
Editor : Red