 |
| Polemik PSN Rempang Kembali Memanas, Demisioner Ketua DPW KNPI Kepri Angkat Bicara. (Foto : dok/Jl/ist) |
SMSNEWS.id | Batam - Polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang kembali memanas setelah beberapa aksi penolakan muncul dari masyarakat tempatan yang merasa khawatir terhadap dampak langsung dari pembangunan kawasan industri dan wisata tersebut.
Di tengah dinamika ini, Demisioner Ketua Dewan Pengurus Wilayah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPW KNPI) Provinsi Kepulauan Riau, Dewi Socowati angkat bicara, dengan menegaskan bahwa posisi organisasi pemuda nasional itu terhadap situasi di Rempang.
"Sebagai organisasi kepemudaan yang berada di garda depan pembangunan nasional, KNPI menyatakan dukungan terhadap kebijakan umum pemerintah pusat, termasuk penetapan Pulau Rempang dan Galang sebagai bagian dari PSN," kata Dewi Socowati.
Demisioner Ketua DPW KNPI Kepri itu menekankan bahwa sikap tersebut sejalan dengan pandangan otoritas daerah, mulai dari Pemerintah Provinsi Kepri, Pemerintah Kota Batam, hingga Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Sebagai organisasi nasional, kita tentu wajib mendukung kebijakan umum pemerintah pusat dalam penetapan Rempang menjadi PSN, sebagaimana sikap dari otoritas di daerah,” ujar Dewi kepada wartawan media ini saat dihubungi via WhatsApp pribadinya.
Namun demikian, KNPI tidak menutup mata terhadap dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Dukungan terhadap PSN Rempang, menurutnya, harus diimbangi dengan pengawalan proses teknis dan non-teknis yang melibatkan masyarakat secara langsung. Terutama mereka yang terdampak secara fisik, sosial, maupun kultural akibat relokasi dan perubahan tata ruang di wilayah tersebut.
“Kita perlu mengawal proses pelaksanaan PSN Rempang, terutama terkait keberpihakan pada masyarakat tempatan. Selama harapan kolektif masyarakat terakomodir, terutama soal kesejahteraan sosial dan kebutuhan dasar, kita akan mendukung penuh,” jelasnya.
Namun jika sebaliknya, jika proyek justru menimbulkan dampak negatif, destruktif, atau bahkan kontraproduktif terhadap kehidupan masyarakat, KNPI Kepri siap mengambil sikap yang lebih tegas. Menurutnya, sebagai organisasi yang juga menjadi bagian dari elemen masyarakat sipil, KNPI memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan keresahan rakyat.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pendekatan win-win solution yang konkret dan tidak semata berupa narasi janji. Bukan hanya relokasi dan pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam pembangunan itu sendiri.
“Kami ingin ada solusi yang lebih jelas bagi masyarakat. Misalnya, komitmen dari investor agar masyarakat tempatan terdampak mendapat prioritas dalam hal fasilitas CSR, jaminan sosial, pendidikan anak-anak, dan penyerapan tenaga kerja lokal,” katanya.
Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendesak agar persoalan masyarakat Rempang dan Galang dijadikan isu utama dalam Musyawarah Daerah (MUSDA) IV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kepulauan Riau yang digelar pada Minggu (13/7/25) kemarin di King’s Hotel, Batam.
Heri menjelaskan, desakan ini mencuat karena kesaksian Nur Suarni, seorang perempuan berusia 65 tahun yang mengaku mengalami kekerasan, penyekapan, dan persekusi oleh aparat Ditpam BP Batam saat proses penertiban rumah milik adiknya di Pulau Rempang, pada Selasa (8/7/25) lalu. Peristiwa tersebut memunculkan keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan, namun dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari kalangan pemuda.
“Tragisnya, peristiwa seperti ini tampaknya luput dari perhatian kita para pemuda, terutama mereka yang tergabung dalam berbagai organisasi kepemudaan,” ujar Heri, Ketua DPD GMNI Kepri.
Menurutnya, KNPI sebagai organisasi yang menaungi berbagai elemen kepemudaan semestinya tidak melupakan tujuan awal pendiriannya: menjadi wadah perjuangan dan penyambung suara rakyat. Terlebih, MUSDA merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam tubuh KNPI di tingkat provinsi.
“MUSDA idealnya melahirkan gagasan, sikap, dan langkah konkret KNPI dalam merespons persoalan rakyat, khususnya penderitaan warga Rempang yang hingga hari ini masih mengalami berbagai bentuk persekusi,” pungkas Heri.
Dilain sisi, Terkait dengan gelombang penolakan dan demonstrasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, Dewi Socowati menilai hal itu sebagai konsekuensi yang wajar dari setiap kebijakan publik.
“Sebuah kebijakan di semua level pasti memiliki dampak. Sepanjang dampak positifnya lebih dominan, dan kepentingan nasional maupun masyarakat umum terakomodasi, kita patut memaklumi dan mengapresiasi,” ujar Dewi Socowati.
Lebih lanjut, demisioner Ketua KNPI KEPRI itu menjelaskan, Musda IV KNPI tidak mengangkat isu Rempang Galang sebagai topik utama dalam MUSDA kali ini. Namun ia mengapresiasi desakan dari GMNI Kepri untuk menjadikan persoalan Rempang sebagai isu utama dalam MUSDA.
“Namun kesepakatan forum dalam pleno, bahwa komisi-komisi yang akan membahas rencana kerja dan program kerja KNPI di Rakerda KNPI pada kesempatan berikutnya,” lanjutnya.
Ia mengatakan, cukup bangga dan berpesan kepada GMNI Kepri untuk senantiasa menjaga nyala idealisme dan keberanian bersuara kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah. (Jamal)
Editor : Red