 |
| Keren Tapi Salah Arah! Oknum Polisi dan TNI ‘Komplotan’ Diduga Peras Warga Batam Rp 1 Miliar. (Foto : dok ist) |
SMSNEWS.id | Batam — Kasus dugaan pemerasan fantastis senilai Rp 1 miliar yang menimpa seorang warga Batam kini menghebohkan publik. Tak tanggung-tanggung, pelakunya diduga gabungan oknum polisi dan TNI yang nekat beraksi layaknya aparat narkoba gadungan.
Korban, Budianto Jauhari, mengaku rumahnya digerebek oleh delapan orang bersenjata yang mengaku sebagai petugas BNN. Mereka datang membawa plastik berisi serbuk putih dan menuduh Budianto terlibat narkoba.
Namun, di balik aksi penggerebekan itu, tersimpan niat busuk. Para pelaku malah menodong senjata dan memaksa Budianto menyerahkan uang Rp 1 miliar. Dalam kondisi tertekan, korban hanya mampu menyerahkan Rp 300 juta, hasil pinjaman keluarganya di Tangerang.
“Saya sudah bilang istri saya hamil delapan bulan di atas rumah, tapi mereka tetap todong saya,” ujar Budianto lirih.
Terungkap: 7 Oknum TNI dan 1 Polisi Aktif
Penyelidikan polisi menguak fakta mengejutkan: tujuh pelaku adalah oknum TNI aktif, sedangkan satu lainnya anggota polisi berpangkat Iptu dari Polda Kepri bernama TS.
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, memastikan Iptu TS kini menjalani pemeriksaan intensif di Propam.
“Jika terbukti, sanksi tegas akan dijatuhkan, termasuk pemecatan tidak hormat,” tegasnya.
Pomdam Turun Tangan, Penyelidikan Ganda Dimulai
Sementara itu, pihak Pomdam XIX/Tuanku Tambusai juga mengonfirmasi bahwa penyelidikan terhadap oknum TNI telah dimulai.
“Kami sudah menerima laporan dan tengah menyelidiki secara internal,” ujar Kapendam Letkol Inf Muhammad Faisal Rangkuti.
Kini, dua institusi penegak hukum — Propam Polda Kepri dan Polisi Militer (Pomdam) — bekerja paralel untuk menuntaskan kasus yang telah mencoreng nama baik aparat negara.
Gelombang Reaksi Publik: “Jangan Ada yang Dilindungi!”
Kasus ini memicu kemarahan warga Batam. Banyak yang menilai, kolaborasi oknum aparat untuk memeras rakyat merupakan bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan.
Pengamat hukum dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Dr. Rizky Rahmad, menegaskan pentingnya transparansi.
“Masyarakat sudah lelah dengan kasus aparat yang tebang pilih. Ini saatnya aparat penegak hukum bersih-bersih,” ujarnya.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi reformasi penegakan hukum di Indonesia — apakah hukum benar-benar tajam ke atas, bukan hanya ke bawah. (Gomal)
Editor : Red