 |
| Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, S.E., M.M. (Foto: dok/ist) |
SMSNEWS.id | Tanjungpinang – Evaluasi satu tahun pemerintahan Ansar Ahmad – Nyanyang Haris Pratamura memasuki babak kritis. Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, S.E., M.M. menyebut performa BUMD milik Pemprov Kepulauan Riau masih belum mampu menjadi mesin penggerak fiskal daerah.
Kritik ini muncul di tengah kondisi keuangan daerah yang dituntut semakin mandiri akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Namun hingga kini, BUMD dinilai belum optimal dalam menyumbang dividen untuk memperkuat PAD.
“BUMD itu seharusnya menjadi penggerak ekonomi daerah. Tapi faktanya, kontribusinya terhadap PAD belum maksimal,” kata Wahyu melalui sambungan seluler, Sabtu (21/2/26).
Paradoks Daerah Maritim
Kepri yang dikenal sebagai provinsi kepulauan dengan dominasi wilayah laut mencapai 96 persen, justru masih bergantung pada pajak kendaraan bermotor sebagai sumber utama PAD. Bagi Wahyu, kondisi ini menunjukkan belum tergarapnya potensi kemaritiman secara serius dan terstruktur.
“Ini paradoks. Laut kita luas, potensi besar, tapi pendapatan daerah masih disumbang sektor darat,” ujarnya.
Ia menilai Pemprov Kepri perlu merancang kebijakan strategis berbasis potensi laut, termasuk optimalisasi pelabuhan, sektor perikanan, serta jasa maritim yang bernilai tambah tinggi.
Desakan Reformasi dan Ekstensifikasi
Wahyu mendorong reformasi menyeluruh terhadap tata kelola BUMD. Transparansi, profesionalisme manajemen, serta keberanian membuka lini usaha baru dinilai sebagai kunci agar BUMD tidak sekadar menjadi entitas administratif tanpa daya saing.
“Harus ada ekstensifikasi usaha. Jangan hanya berkutat pada unit usaha lama dan terus meminta suntikan modal,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta Pemprov mencari sumber pajak baru yang sah dan produktif guna memperluas basis PAD. Menurutnya, penguatan fiskal daerah bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan PAD yang kuat, kita bisa menjamin kelangsungan pembangunan sekolah, tunjangan guru, dan tenaga kesehatan. Ini menyangkut masa depan daerah,” kata Wahyu, kader PKS tersebut.
Evaluasi ini menjadi alarm politik bahwa DPRD tidak ingin pemerintahan berjalan tanpa tolok ukur kinerja yang jelas. Tahun kedua pemerintahan Ansar–Nyanyang dinilai harus menjadi momentum pembuktian konkret, terutama dalam mengoptimalkan potensi maritim dan memperbaiki kinerja BUMD demi kemandirian fiskal Kepulauan Riau. (John)
Editor: Red