 |
| Sutanto mantan Kapolri. (Foto: dok/ist) |
SMSNEWS.id | Jakarta - Dalam sejarah Kepolisian Republik Indonesia, hanya sedikit nama yang mampu menembus sekat generasi dan tetap hidup dalam memori publik sebagai simbol ketegasan. Salah satunya adalah Sutanto.
Di pertengahan 2005, saat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum berada pada titik rapuh, Sutanto datang dengan gaya kepemimpinan yang langsung menyentuh akar persoalan: perjudian, mafia migas, dan terorisme.
“Tertibkan atau Dicopot”
Instruksi itu disampaikan tak lama setelah ia dilantik sebagai Kapolri pada Juli 2005. Kepada para Kapolda, ia memberi ultimatum tegas: berantas perjudian dalam waktu satu pekan, atau jabatan dipertaruhkan.
Tidak ada ruang kompromi. Tidak ada dalih teknis. Hanya satu ukuran: hasil.
Efeknya terasa cepat. Lapak-lapak judi di berbagai daerah tutup serentak. Dari bandar besar hingga pengecer kecil, aktivitas yang selama ini dianggap “tak tersentuh” mendadak tiarap. Bagi publik, itu bukan sekadar operasi rutin — itu pesan bahwa pucuk pimpinan benar-benar serius.
Program 100 Hari Kapolri 2005 pun menjadi catatan penting dalam sejarah institusi. Ia membuktikan bahwa ketegasan dari atas akan mengalir ke bawah.
Konsistensi Sejak Daerah
Jauh sebelum menjadi Kapolri, Sutanto telah menunjukkan pola kepemimpinan yang sama saat menjabat Kapolda Sumatera Utara pada 2000. Markas perjudian besar di Medan yang bertahun-tahun beroperasi akhirnya dibubarkan. Langkah itu mengundang resistensi, tetapi ia bergeming.
Rekam jejak inilah yang membuat namanya diperhitungkan di internal Polri.
Operasi Kontra-Terorisme yang Mengangkat Reputasi
Pada 9 November 2005, operasi Densus 88 melumpuhkan Dr. Azahari di Batu, Malang. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam perang melawan terorisme di Asia Tenggara.
Indonesia yang sebelumnya sering menjadi sasaran serangan, mulai dipandang sebagai negara dengan kapasitas kontra-terorisme yang serius dan profesional.
Menyentuh Mafia Migas
Ketika krisis energi melanda pada 2005, Sutanto juga mengarahkan perhatian pada penyelundupan BBM dan mafia migas. Jalur distribusi yang kerap “diamankan” oleh oknum tertentu dibersihkan. Praktik premanisme di pelabuhan dan sektor energi ditindak.
Pesannya jelas: penegakan hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan ekonomi gelap.
Pengingat bagi Institusi Hari Ini
Setelah pensiun, Sutanto dipercaya menjabat Kepala BIN dan Komisaris Utama Pertamina. Kepercayaan itu menjadi penegasan bahwa integritasnya diakui lintas sektor.
Namun yang lebih penting dari seluruh jabatan itu adalah warisan moralnya. Di tengah berbagai tantangan penegakan hukum saat ini, publik merindukan konsistensi dan keberanian yang sama.
Nama Sutanto kerap muncul bukan untuk membandingkan secara emosional, melainkan sebagai standar etika kepemimpinan: bahwa hukum akan tegak jika pimpinan berani memutus mata rantai kompromi.
Institusi Polri hari ini menghadapi tantangan kompleks, mulai dari kejahatan siber hingga kejahatan transnasional. Namun fondasinya tetap sama — integritas, ketegasan, dan keberanian.
Sejarah telah membuktikan, ketika pucuk pimpinan bersih dan tegas, sistem bergerak. Dan ketika sistem bergerak, kepercayaan publik kembali tumbuh.
Warisan itu masih relevan. Tinggal apakah ia dijadikan inspirasi, atau sekadar nostalgia. (*)
Editor: Red