 |
| Teo Hanpalam. (Foto : dok/ist) |
SMSNEWS.id | Manggarai - Dugaan keterlibatan seorang oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam meloloskan menantunya sebagai pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) mengundang kritik keras dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari akademisi Teo Hanpalam.
Menurut Teo, adanya dugaan nepotisme tersebut menggambarkan struktur birokrasi Manggarai Timur yang tidak transparan dan perlu dibenahi.
"Kalau benar dugaan keterlibatan oknum ASN bermain-main dengan aturan, saya pikir perlu ditelusuri dan oknum tersebut harus di evaluasi. Ini berkaitan dengan nasib dan hak orang loh, jangan semena-mena," tegas Teo melalui keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Senin (4/8/25).
Lanjut Teo menambahkan, "Perbuatan oknum tersebut menggambarkan birokrasi Manggarai Timur yang tidak transparan dan harus segera dibenahi," katanya.
Selain itu, Teo menyoroti soal tidak transparannya pengumuman hasil PPPK. Teo menjelaskan ASN yang bermain dan melakukan nepotisme dalam perekrutan dapat dikenakan sanksi berat.
"Seluruh proses perekrutan dan penetapan PPPK harus terbuka loh dan harus ada pengumuman resmi di website resmi, pejabat Pemda Manggarai Timur bisa kena Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ini dapat dijerat hingga sanksi pidana penjara loh," tambahnya lagi.
Menurutnya, nepotisme itu melanggar prinsip merit dalam perekrutan ASN, "Kalau ada yang melanggar, harus siap menghadapi sanksi," pungkasnya.
Teo meminta Bupati Manggarai Timur segera turun tangan menangani dugaan nepotisme penerimaan PPPK yang diduga kuat dilaksanakan oleh oknum ASN tersebut.
"Pelaksanaan seleksi PPPK harus mematuhi prinsip transparan, akuntabel dan bebas dari intervensi pihak manapun," tutup Teo.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak bersangkutan soal dugaan tersebut. (*)
Editor : Red