 |
| Luhut Binsar Panjaitan (kiri) dan Zulkifli Hasan (kanan). (Foto : dok/ist) |
SMSNEWS.id | Jakarta — Langit politik lingkungan Indonesia kembali berubah warna. Setelah empat tahun dikuasai poros Kemenko Maritim dan Investasi, tongkat komando kebijakan iklim kini berpindah tangan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, sebagai Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional.
Perubahan ini diatur dalam Perpres Nomor 110 Tahun 2025 yang diteken Presiden pada 10 Oktober 2025, sekaligus mencabut Perpres Nomor 98 Tahun 2021—menandai berakhirnya peran dominan Luhut Binsar Pandjaitan di bidang pengendalian emisi.
Dalam struktur baru itu, Zulkifli tidak sendirian. Ia akan didampingi Airlangga Hartarto sebagai Wakil Ketua I dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Wakil Ketua II. Mereka bertiga memimpin barisan menteri lintas sektor yang bertugas memastikan kebijakan iklim berjalan efisien dan sinkron.
“Komite ini dibentuk untuk memberikan arah kebijakan, mengoordinasikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan NEK dan pengendalian emisi GRK,” tulis Pasal 96 Perpres tersebut.
Zulkifli menyebut penataan ini sebagai “langkah pembaruan sistemik” agar perdagangan karbon nasional berjalan transparan dan terukur.
“Sekarang sistem pendaftaran dan unit karbon sudah terintegrasi. Pemantauan dan transaksi akan jauh lebih mudah,” katanya di Jakarta, dikutip dari tajuknasional.com.
Namun, perhatian Zulhas tak berhenti pada regulasi. Ia ingin membuktikan bahwa ekonomi hijau juga bisa menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satu program unggulannya adalah pembangunan 30 insinerator pengolah sampah menjadi listrik (waste to energy) hingga 2027.
“Insya Allah minimal 30 insinerator bisa beroperasi, sampah kita olah jadi listrik,” ucapnya optimistis dalam peringatan satu tahun Kemenko Pangan di Graha Mandiri, Selasa (21/10/25).
Program itu dikelola oleh Danantara dan ditargetkan mengolah 1.000 ton sampah per hari untuk menghasilkan listrik bagi 20 ribu rumah tangga. Pemerintah sudah membangun 14 fasilitas di 10 kota, dan proyek baru segera dilelang akhir Oktober ini sebelum peluncuran resmi November mendatang.
Pergantian komando ini menjadi simbol bahwa Prabowo ingin mengintegrasikan isu pangan, energi, dan lingkungan ke dalam satu visi besar: kemandirian ekonomi hijau nasional.
Dengan langkah ini, Zulkifli Hasan bukan hanya memimpin komite baru—ia juga memegang peran strategis dalam menentukan wajah masa depan kebijakan iklim Indonesia. (*)
Editor : Red