 |
| Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat. (Foto : dok/ist) |
SMSNEWS.id | Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) angkat suara terkait perkembangan situasi nasional pasca aksi demonstrasi 28 Agustus 2025 yang menelan korban jiwa.
Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, menyatakan pihaknya berduka cita mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan driver ojek online (Ojol) yang dilindas mobil kendaraan taktis (Rantis) Brimob saat demonstrasi DPR berlangsung. Ia mendoakan agar almarhum beristirahat dengan tenang dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.
Dalam sikap resmi yang dirilis, Jumat (29/8/25), GAMKI menegaskan enam poin penting:
1. GAMKI merasakan dukacita yang mendalam atas meninggalnya Almarhum Affan Kurniawan. Semoga Almarhum beristirahat dalam damai dan Tuhan memberi kekuatan serta ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan.
2. GAMKI mendesak Kapolri untuk menegakkan hukum dan menindak tegas para pelaku yang menyebabkan adanya korban meninggal dalam aksi demonstrasi tanggal 28 Agustus 2025.
3. GAMKI meminta para anggota dan pimpinan DPR RI untuk berhenti mengeluarkan pernyataan yang tidak berempati kepada aksi demonstrasi dan jeritan rakyat, serta tidak menyampaikan pernyataan yang provokatif ataupun normatif, yang justru semakin meluapkan amarah rakyat.
4. GAMKI menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus berjuang menyuarakan aspirasi rakyat dengan tidak anarkis dan tidak terprovokasi dengan para provokator dan elit politik yang ingin memanfaatkan aksi demonstrasi demi kepentingan kelompok tertentu.
5. GAMKI meminta seluruh anggota dan pimpinan DPR RI untuk dalam 1x 24 jam segera hadir ke depan gedung Senayan untuk mendengar serta menjawab langsung aspirasi dan tuntutan rakyat. DPR RI jangan benturkan rakyat dengan polisi dan tentara!
6. GAMKI mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
GAMKI menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut perlu segera ditindaklanjuti demi menjaga kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.
“Rakyat membutuhkan kehadiran nyata wakilnya, bukan sekadar retorika,” tutur Sahat. (*/Red)
Editor : John