 |
| Bukti transfer uang tiket yang dikirim ke rekening BRI atas nama AW. (Foto : dok/ist) |
SMSNEWS.id | Batam — Kepercayaan publik kembali diuji menyusul mencuatnya dugaan keterlibatan seorang oknum anggota TNI yang bertugas sebagai Babinsa di Koramil 01/Lubuk Baja, Kodim 0316/Batam berinisial AW berpangkat Sertu dalam praktik percaloan tiket Pelni. Dugaan ini muncul setelah seorang warga Batam mengaku uangnya tidak dikembalikan usai transaksi tiket yang tak pernah ada.
Korban, HS, menyebut dirinya mentransfer dana sebesar Rp1,1 juta kepada AW melalui nomor rekening BRI atas nama AW untuk pembelian empat tiket kapal Pelni tujuan Batam–Belawan. AW menjanjikan tiket dengan harga terjangkau dan keberangkatan pada 27 Desember 2025, namun janji tersebut berakhir tanpa realisasi.
Menurut HS, pembatalan disampaikan karena tidak sesuai dari kesepakatan awal. Setelah jadwal pertama batal, AW kembali menyatakan tiket tersedia pada tanggal lain. Tawaran itu ditolak korban, yang kemudian meminta pengembalian dana secara penuh.
“Janji dikembalikan, tapi sampai sekarang tidak ada uang. Yang ada cuma janji lewat WhatsApp,” kata HS kepada wartawan saat diwawancarai di seputaran Nagoya, Senin (5/1/26).
Ironisnya, meski AW disebut masih aktif berkomunikasi, tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah. HS mengaku telah memberikan waktu cukup lama, namun ketiadaan kejelasan membuatnya memilih membuka kasus ini ke publik.
“Biar viral dulu supaya pimpinan tahu. Soal uang nanti saja, yang penting keadilan,” tegas HS.
Dugaan ini memunculkan sorotan tajam terhadap integritas aparat dan menimbulkan kekhawatiran soal praktik ilegal yang mencederai nama baik institusi. Terlebih, praktik percaloan tiket Pelni merupakan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat kecil.
Hingga kini, AW belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi kepada Dandim 0316/Batam juga masih terus dilakukan oleh awak media guna memastikan langkah institusional yang akan diambil.
Publik kini menanti sikap tegas TNI dalam menangani dugaan pelanggaran ini secara transparan dan akuntabel, agar kepercayaan masyarakat tidak semakin terkikis oleh ulah segelintir oknum. (Hotman)
Editor : Red