 |
| Hampir Setahun Tinggalkan Istri, Kades Pamutaran Ngaku Akan Nikahi Bidan Lain. (Foto: dok/ist) |
SMSNEWS.id | Samosir – Polemik rumah tangga Kepala Desa (Kades) Pamutaran, Kecamatan Palipi, T.S. Pandiangan, mencuat ke publik. Ia disebut sudah hampir satu tahun tidak pulang ke rumah serta tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.
Pengakuan itu disampaikan langsung oleh sang istri kepada awak media. Ia merasa dipermainkan dan menuntut kepastian atas status pernikahannya.
“Beliau tidak selayaknya mengabaikan kebutuhan dan tanggung jawab sebagai suami serta ayah yang sangat dibutuhkan anak-anak,” ujar sang istri kepada wartawan, Kamis (29/1/26).
Menurutnya, sikap T.S. Pandiangan bukan hanya mencederai rumah tangga, tetapi juga dinilai melanggar etika sebagai pejabat publik serta norma adat setempat. Dugaan kedekatan Kades dengan perempuan lain sebelumnya juga sempat beredar luas di media sosial.
Istri Kades mengungkapkan, pada 29 November 2025 pernah dilakukan pertemuan bersama para penatua di rumah orang tua T.S. Pandiangan. Dalam pertemuan itu, ia menyebut suaminya secara terbuka menyatakan tidak akan berpisah dari perempuan bernama Boru Hutauruk.
“Sejak pertemuan itu saya makin yakin harus ada penyelesaian. Saya tidak mau diduakan. Kalau memang ingin berpisah, silakan gugat cerai secara sah di pengadilan,” tegasnya. Ia juga menyesalkan kesepakatan dalam pertemuan tersebut hingga kini tidak pernah ditepati.
Saat dikonfirmasi, T.S. Pandiangan justru membantah telah melakukan kesalahan. Ia bahkan secara terang-terangan menyatakan akan menikahi perempuan yang kini bersamanya.
“Saya tidak ada salah. Perempuan yang saya kawani, seorang bidan di Kecamatan Harian, akan saya jadikan istri saya, dan saya tidak bermain-main,” ucapnya.
Perempuan yang dimaksud, Anna Maria Hutauruk, disebut telah mengakui kebersamaannya dengan Kades melalui pernyataan tertulis saat dimintai klarifikasi.
Sejumlah warga menyatakan kekecewaan mendalam. Mereka menilai persoalan ini bukan sekadar urusan pribadi, sebab menyangkut marwah jabatan kepala desa dan juga profesi tenaga kesehatan.
“Kami sudah berupaya membicarakan baik-baik, tapi sekarang kami sangat kesal,” ujar seorang warga.
Masyarakat pun meminta pemerintah daerah serta instansi terkait turun tangan memberikan kejelasan dan penanganan tegas agar polemik yang dinilai memalukan ini tidak berlarut-larut. (Darwin Habeahan)
Editor: Red