 |
| MBG Bukan Bagi-bagi Makan, BGN Dorong Samosir Bangun SDM. (Foto: dok/ist) |
SMSNEWS.id | Medan – Badan Gizi Nasional (BGN) menempatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai fondasi penting pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dalam pengarahan dan evaluasi SPPG bersama mitra di Medan, Jumat (6/2/26), BGN menekankan bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang, bukan sekadar distribusi makanan.
Wakil Kepala BGN, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, menuturkan bahwa MBG dirancang untuk membangun generasi sehat sekaligus menumbuhkan ekonomi rakyat dari hulu ke hilir.
“Ini bukan hanya memberi makan. MBG adalah mesin penggerak ekonomi. Petani bergerak, UMKM tumbuh, lapangan kerja tercipta karena kebutuhan pangan diserap oleh SPPG,” ujarnya.
Menurutnya, pola ini memastikan pemerataan manfaat bagi seluruh anak Indonesia di desa maupun kota. Selain itu, terjadi perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya asupan gizi.
“Dengan gizi yang baik, kualitas anak-anak kita akan meningkat. Inilah visi besar Presiden menuju Generasi Emas 2045,” katanya.
BGN menargetkan pembentukan 22.800 SPPG di seluruh Indonesia. Karena itu, Sony meminta adanya kesamaan pemahaman, koordinasi, serta pengawasan ketat di lapangan. Ia juga menyinggung pentingnya pengelolaan sisa makanan agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Samosir menyatakan kesiapan untuk menjadi bagian dari gerak besar nasional tersebut. Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk menegaskan dukungan penuh terhadap pendirian maupun operasional SPPG.
“Kami berkomitmen memperkuat SPPG demi meningkatkan kualitas SDM dan masa depan Samosir,” tegas Ariston.
Pemkab, lanjutnya, akan memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak serta memaksimalkan peran UMKM dan petani lokal. Strategi ini diyakini mampu memberikan efek ekonomi langsung sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Manfaatnya harus kembali ke masyarakat. Ekonomi bergerak, gizi meningkat, dan kita ikut menjemput Indonesia Emas,” ujarnya.
Data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perkembangan signifikan. Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrini menyebutkan, hingga awal Februari terdapat 941 SPPG di 33 kabupaten/kota, dengan 494 unit telah aktif beroperasi.
Meski pada awal pelaksanaan muncul berbagai tantangan administratif dan teknis, pengawasan intensif membuat risiko dapat ditekan.
“Puskesmas melakukan pengecekan rutin. Kita juga sudah melakukan sertifikasi bagi penjamah makanan untuk menjaga mutu,” jelas Faisal.
Ia menegaskan MBG menjadi bagian penting strategi Sumut memutus rantai stunting dan kemiskinan melalui pendekatan gizi sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal.
“Kita ingin ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah, dan kelompok rentan tumbuh sehat, bukan sekadar kenyang,” pungkasnya. (Darwin Habeahan)
Editor: Red