 |
| Mahasiswa Batam saat melakukan aksi di halaman DPRD Kota Batam, Rabu (27/8/25). (Foto : dok/Jamal/ist) |
Batam Dijual Murah: Mahasiswa Bongkar Wajah Gelap Pemerintah
SMSNEWS.id | Batam – Suara perlawanan mahasiswa kembali bergema di Kota Batam. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan Kepri bersama Aliansi Mahasiswa se-Kota Batam turun ke jalan menggelar aksi bertajuk “Indonesia Sold Out” di depan DPRD Batam, Rabu (27/8/25).
Aksi ini menegaskan kekecewaan mahasiswa atas arah pembangunan yang mereka nilai sarat kepentingan investasi, namun menyingkirkan hak rakyat kecil.
Rempang: Simbol Negara Menjual Rakyatnya
Isu Rempang Eco-City menjadi pusat kritik. Proyek triliunan rupiah itu disebut mahasiswa sebagai simbol nyata negara menjual ruang hidup warganya demi kepentingan investor.
“Investasi triliunan hanya manis di bibir. Faktanya, rakyat terusir dari tanah leluhurnya. Relokasi tanpa jaminan kehidupan hanyalah pengkhianatan,” tegas Muryadi Aguspriawan, Korwil BEM SI Kepri.
Ia mendesak DPRD Batam untuk berhenti menjadi stempel kebijakan pusat dan berpihak pada rakyat yang kehilangan haknya.
Kota Industri, Tapi Rakyat Hidup dengan Banjir dan Sampah
Selain Rempang, mahasiswa menyoroti masalah banjir dan sampah yang tak kunjung ditangani. Mereka menyebut Batam kerap dijual dengan citra sebagai “kota industri dan pariwisata”, tetapi faktanya layanan dasar justru gagal dijamin.
“Sampah menumpuk, banjir meluas, rakyat dibiarkan. Batam dijual mahal di mata investor, tapi rakyatnya hidup dalam genangan dan bau busuk,” sindir Muryadi.
Mafia Pangan: Rakyat Dibuat Lapar
Aksi juga menuding keberadaan mafia pangan yang bermain di balik kelangkaan beras dan kebutuhan pokok di Kepri.
“Harga pangan naik bukan karena stok kosong, tapi karena ada mafia yang sengaja main harga. Pemerintah tahu tapi diam. Siapa yang kenyang? Segelintir elit, sementara rakyat lapar,” ujarnya.
Pendidikan dan Parkir: Simbol Kebocoran Negara
Mahasiswa menuntut kejelasan nasib guru honorer yang gajinya jauh di bawah UMK Batam. Mereka juga menyoroti kebocoran retribusi parkir yang seharusnya menjadi sumber PAD, namun diduga kuat bocor karena lemahnya pengawasan.
“Negara gagal membayar guru dengan layak, tapi pejabatnya sibuk berbagi proyek. Retribusi parkir bocor, rakyat lagi yang rugi,” kata Muryadi.
Ancaman Demokrasi: RKUHAP dan Aparat Represif
Mahasiswa menolak pengesahan RKUHAP yang dianggap mengancam kebebasan berpendapat. Mereka juga mengecam tindakan represif aparat terhadap aksi-aksi rakyat.
“Dengan RKUHAP, kritik bisa dipidana, aktivis bisa dipenjara. Negara seolah ingin rakyat diam sambil mereka menjual tanah dan harga diri bangsa,” tegasnya.
“Kota Layak Anak” Hanya Pencitraan
Mahasiswa bahkan menyebut klaim Batam sebagai Kota Layak Anak hanyalah propaganda murahan.
“Di pinggiran Batam banyak anak putus sekolah dan bekerja di jalan. Itu fakta. Gelar kota layak anak hanyalah bedak pencitraan,” ujar Muryadi.
Mahasiswa Hadir dengan Data, Bukan Sekadar Teriakan
Lewat policy brief, mahasiswa menyodorkan alternatif solusi: pembukaan data lahan Rempang, perbaikan tata ruang, pembenahan manajemen sampah, penindakan mafia pangan, hingga pelibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis.
“Kami hadir dengan riset dan data, bukan sekadar teriak di jalan. Pemerintah tidak bisa lagi menutup mata, kecuali memang benar-benar buta terhadap rakyat,” tutup Muryadi. (Jamal)
Editor : John