 |
| Tambang Pasir Ilegal di KKOP Hang Nadim Ditertibkan, BP Batam Didesak Konsisten dan Bongkar Aktor di Balik Layar. (Foto: dok/ist) |
SMSNEWS.id | Batam — Aktivitas tambang pasir ilegal di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Internasional Hang Nadim kembali terbongkar. Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan (Ditpam) bersama TNI dan Polri melakukan penertiban pada Rabu (4/2/26), menandai masih lemahnya pengawasan di kawasan vital nasional tersebut.
Penertiban melibatkan sekitar 200 personel gabungan dari Ditpam BP Batam, Lanud Hang Nadim, Polsek Bandara, Kodim 0316/Batam, serta pengelola kawasan bandara. Operasi ini dilakukan menyusul maraknya aktivitas penambangan pasir tanpa izin yang dinilai membahayakan keselamatan penerbangan sekaligus merusak lingkungan.
Direktur Pengamanan Aset dan Kawasan BP Batam, Mujiyono, menegaskan Bandara Hang Nadim merupakan pintu gerbang utama investasi dan pariwisata Kota Batam. Karena itu, segala bentuk aktivitas ilegal di kawasan bandara disebut berpotensi mengganggu operasional penerbangan dan mencoreng citra Batam sebagai destinasi investasi.
“Bandara adalah objek vital nasional yang harus diamankan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan investor,” ujar Mujiyono usai memimpin apel penertiban.
Namun, penertiban ini juga memunculkan pertanyaan kritis: bagaimana aktivitas tambang pasir ilegal bisa berlangsung di kawasan KKOP yang seharusnya memiliki pengawasan ketat? Keberadaan tambang ilegal di area sensitif penerbangan menunjukkan adanya celah pengawasan, bahkan memunculkan dugaan pembiaran yang berlangsung cukup lama.
BP Batam menyatakan penertiban dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan penerbangan dan lingkungan, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektoral dengan TNI dan Polri. Mujiyono pun mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas ilegal di kawasan bandara demi keselamatan bersama dan keberlanjutan investasi.
“Yang paling penting adalah keberlanjutan dari kegiatan ini, sehingga aktivitas tambang pasir ilegal tidak terjadi lagi,” tegas Mujiono dalam keterangan resminya.
Meski demikian, publik menanti langkah lanjutan yang lebih tegas, tidak hanya sebatas penertiban lapangan. Penindakan hukum terhadap pelaku, termasuk mengungkap aktor intelektual dan pihak yang diuntungkan dari tambang ilegal tersebut, dinilai krusial agar penertiban tidak sekadar bersifat seremonial.
Tanpa komitmen pengawasan berkelanjutan dan penegakan hukum yang transparan, penertiban dikhawatirkan hanya menjadi rutinitas tahunan, sementara aktivitas ilegal berpotensi kembali muncul dan terus mengancam keselamatan penerbangan serta kredibilitas Batam sebagai kawasan investasi strategis nasional. (Red/*)
Editor: John